Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi menekankan agar pemimpin enam negara di Pasifik tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Pemimpin enam negara di Pasifik itu saat Sidang Umum PBB, menyerukan kemerdekaan Papua karena Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sudahilah intervensi, dan juga propaganda-propaganda untuk melakukan langkah-langkah perlawanan terhadap konstitusi di negara manapun," ujar Arwani di gedung Nusantara II, Kamis (29/9/2016). 

Pernyataan enam kepala negara itu didesain untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman dan menyebarkan teror di Papua Barat. Pernyataan ini sangat disesalkan dan berbahaya serta dilakukan oleh negara-negara yang menyalahgunakan posisi PBB, termasuk Sidang Umum Tahunan.

Pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dalam Sidang Majelis Umum PBB. Empat Perdana Menteri itu adalah PM Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu  dan Tonga.

Arwani minta kepada masyarakat dunia untuk tidak lagi mendorong, serta melakukan provokasi terhadap sekelompok kecil masyarakat untuk melakukan upaya-upaya sparatisme di Papua. Karena perbuatan tersebut merupakan upaya intervensi terhadap konstitusi negara yang berdaulat. 

"PBB harus tegas untuk tidak mengakomodir upaya-upaya yang akan memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap konstitusi negara. Tidak saja diantisipasi tapi juga ditolak," ungkapnya. 

Pernyataan enam kepala negara itu dianggap bermotif politik, tidak mengerti pesoalan Papua dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka  menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya. 

Sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Kita punya perencanaan pembangunan yang bisa kita baca secara utuh, tidak secara parsial. Perencanaan pembangunan kita melibatkan seluruh wilayah, kita tidak membeda-bedakan satu wilayah tertentu dengan wilayah yang lain dan dipastikan perencanaan serta implementasi pembangunan menjadi sesuatu yang nyata di Papua. (eko) foto : Riska/mr.